Panduan Alur

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

• Pasal 7 ayat (3): Badan publik wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien.
• Pasal 9 ayat (1): Badan publik wajib menyediakan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Peraturan Komisi Informasi (PerKI) No. 1 Tahun 2021

tentang Standar Layanan Informasi Publik

• Pasal 5 ayat (2): Standar layanan informasi publik dapat dilaksanakan secara elektronik atau non-elektronik.
• Pasal 10 – 12: Menegaskan bahwa layanan informasi bisa diberikan melalui media daring (website, aplikasi, email).

Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018

tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

• Pasal 2 ayat (2): SPBE bertujuan meningkatkan keterpaduan dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.
• Pasal 5 ayat (1): Instansi pemerintah wajib menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

UU No. 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik

• Pasal 4 huruf f & g: Prinsip pelayanan publik adalah kemudahan akses dan pemanfaatan teknologi informasi.

Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003

tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government

Mengamanatkan setiap instansi pemerintah mengembangkan layanan publik berbasis elektronik agar lebih efisien, transparan, dan akuntabel.