Beda Keterbukaan Informasi Publik dengan Satu Data Indonesia

 

 

Saat ini, pemerintah membuat peraturan tentang keterbukaan data sebagai fondasi, agar ke depan bisa diakses dengan mudah bagi siapa saja.

Hal ini untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas riset di indonesia. Menurut Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden, Robertus Theodore, upaya untuk melakukan keterbukaan data sudah dimulai lewat penerapan  Open Government  pada 2014.

 Tapi, prosesnya tidak berjalan mulus. Sebab, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dinilai belum cukup kuat karena sifatnya  pengisah reaktif .

“Di dalam UU (KIP) itu harus ada yang minta baru buka. Kalau Satu Data Indonesia sifatnya proaktif.  Buka dengan dafault . Meski demikian, tetap ada pemilahan data yang sifatnya sensitif,” kata Robertus kepada  VIVA.co.id , Kamis malam, 20 Juli 2017.

Dengan demikian, Peraturan Presiden diperlukan untuk melaksanakan kementerian / lembaga berbagi data internal ke sesama lembaga pemerintah dan publik. Perpres tersebut rencananya keluar akhir tahun ini.

Pembentukan Satu Data Indonesia, melalui portal  data.go.id , atas isi bersama antara Kantor Staf Presiden, Bappenas, Badan Pusat Statistik, Badan Informasi Geospasial, serta kementerian / lembaga, pemerintahan daerah.

Selain itu, Robertus mengaku puas SDI untuk menjawab akan minimnya data. Ia juga menjelaskannya selama ini   karena gap , salah saja, berbedanya data yang dimiliki kementerian / lembaga.

“Ini seperti mengurai benang kusut, makanya harus ada fondasi dalam bentuk Perpres Untuk data sensitif dalam UU lain SDI bicara tata kelola data,” jelas Robertus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *