Hari Hak untuk Memperoleh Informasi momen keterbukaan informasi publik

Hari Hak Untuk Memperoleh Informasi atau Right to Know Day banyak masyarakat yang tidak mengetahui hal tersebut. Hari hak untuk tau dijadikan hari keterbukaan informasi internasional pada 28 September, sejalan dengan peristiwa 28 September 2002 dengan adanya pertemuan antara organisasi keterbukaan publik dari seluruh dunia di Bulgaria.

Di Indonesia sendiri, keterbukaan informasi publik dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Menurut Komisioner Bidang Sosialisasi Edukasi dan Advokasi Komisi Informasi Pusat (KPI), Henny S Widyaningsih, setiap warga negara berhak mendapatkan informasi publik dimana badan publik yang merupakan lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, atau badan lainnya yang semuanya anggarannya atau sebagiannya bersumber dari APBN atau APBD, manfaat masyarakat, atau dana internasional.

“Sejak adanya Undang-undang yang telah diberlakukan dua tahun kemudian yaitu 2010 untuk setiap warga negara berhak haknya untuk mengakses informasi publik. Kebetulan setiap warga negara bisa mendapatkan informasi yang ada di indonesia. Badan yang tersertifikasi informasi publik, yaitu informasi yang dihasilkan, dibuat, dan terima serta disampaikan kepada publik, “terangnya.

Henny semua informasi ini adalah milik publik dan terbuka untuk umum. Badan publik wajib membuka seluruh informasi kepada publik sesuai dengan perundang-undangan dan kebutuhan yang disebut dengan transparasi informasi.

“Semua buka tapi memang ada yang ditutup menurut undang-undang yang memang lebih kecil atau lebih sedikit dari yang dibuka dengan menggunakan sistem MALE (Pembebasan Terbatas Akses Maksimum),” papar Henny dalam perbincangan dengan Elshinta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *